Getting My agus joko pramono To Work
Getting My agus joko pramono To Work
Blog Article
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
In relation on the institution, the position in the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair in the UN IAAC can reinforce BPK's determination in supporting the optimization of Indonesian international plan and Enhance the graphic from the BPK as an establishment with competencies recognized for the Global amount.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the significance of prioritizing solutions in coping with The present economical scenario faced with the UN as influenced via the pandemic and the need to boost coordination amid oversight companies beneath the UN to boost accountability and governance.
to Any individual Share the top in the Jakarta Submit with buddies, family members, or colleagues. As a subscriber, you could reward 3 to 5 article content each and every month that any individual can go through—no subscription wanted! Log in
Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Through his tenure, he also initiated the audit of your preparedness of Indonesian Government’s implementation from the SDGs.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Impacts of loved ones entities on environmental disclosure: Examining the mediating purpose of earnings management and board independence
Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri website selama 10 terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.
IDI makes World-wide Community Items on a number of topics relevant to the work of SAIs. These publications abide by a demanding protocol of excellent assurance and therefore are freely available to all.
Usually, the requests are from regulation enforcement officers followed up from BPK’s investigation or their very own investigation,” Pramono highlighted.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
“The PDI-P authorized Agus's nomination as he experienced vowed to help keep the TNI neutral,“ Tubagus mentioned, noting that picking a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was per the prevailing regulations.